Densus Tipikor Kontraproduktif?

Oleh: Izzatu Miratin Nisa

 

(Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sumber gambar Tirto.id)

Korupsi. Siapa yang tidak tahu korupsi? Satu dari sekian permasalahan yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Perkembangannya pun kian sistemis dan terikat. 

Bagi sebagian orang korupsi tidak lagi termasuk dalam golongan melanggar hukum, tetapi suatu kebiasaan. Maraknya korupsi di Indonesia, mendorong aparat pemberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha secara maksimal menyelesaikan kasus yang terus bergulir disetiap bulannya. Namun, karena banyaknya kasus korupsi yang harus ditangani tidak sebanding dengan tenaga kerja KPK, kasus per kasus pun tidak bisa diselesaikan secara maksimal. 

Akhir-akhir ini, muncul wacana pembentukan Dentasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri yang diprakarsai segelintir wakil rakyat setelah bergulirnya Pansus Hak Angket KPK. Densus Tipikor yang digagas mampu membantu menyelesaikan permasalahan korupsi ini mendapat atensi tinggi dari publik. 

Wacana pembentukan Densus Tipikor menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, salah satunya Kejaksaan Agung yang menolak terrealisasikannya wacana tersebut dengan berbagai pertimbangan, termasuk agar tidak terjebak pada proses politisasi pemberantasan korupsi dan menghindari pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. 

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengeluarkan pernyataan menolak pembentukan Densus Tipikor yang menjadi sorotan publik. Menurut Kalla, KPK masih cukup baik dalam memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. Tidak hanya itu, Kalla juga menilai pembentukan Densus Tipikor kontraproduktif karena saat ini pemerintah hanya perlu memperkuat lembaga penegak hukum yang ada, di antaranya KPK, Kejaksaan, dan Polri. Kalla juga mengkhawatirkan adanya Densus Tipikor dapat menghambat kinerja pejabat daerah dan adanya tumpang tindih dengan KPK.  

Selain persoalan tersebut, dikutip dari CNN Indonesia salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait kebutuhan anggaran Densus Tipikor yang mencapai Rp2,6 triliun. Sebagaimana dipaparkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). 

 

Pendapat yang pro dan kontrak tentang wacana pembentukan Densus Tipikor adalah hal yang lumrah bagi DPR. Pandangan tersebut diungkapkan Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil, di Jakarta, Sabtu (21/10) pada Kompas.com. Nasir menganggap, pihak yang memiliki pandangan bertolak belakang dengan Komisi III tidak memahami betul permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Nasir juga mengatakan, Komisi III mendukung terbentuknya Densus Tipikor agar penanganan korupsi lebih optimal.

Jawaban Densus Tipikor

Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk membahas tentang usulan pembentukan Densus Tipikor di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10) siang. 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan menanggapi rencana Polri membentuk Densus Tipikor. Wiranto mengatakan, isu Densus Tipikor tidak perlu diperpanjang.  

Hasil rapat terbatas tersebut, pemerintah memutuskan untuk menolak pembentukan Densus Tipikor yang diusulkan Polri. Keputusan menolak dilakukan setelah Presiden mendengarkan penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal usulan Densus Tipikor dalam rapat terbatas kabinet. Meskipun demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap bersikukuh akan menyiapkan pembentukan Densus Antikorupsi untuk mengantisipasi jika pemerintah berubah pikiran.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah pun menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo. Fahri mengatakan, pemerintah seharusnya memahami bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi secara politik ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden.